Kebijakan Pariwisata Indonesia dari Pemerintah dan Tanggung Jawabnya

Kebijakan Pariwisata Indonesia dari Pemerintah dan Tanggung JawabnyaPariwisata adalah sebuah serangkaian aktivitas dan kegiatan yang dilakukan untuk menerima pelayanan wisata. Karena menawarkan jasa dan biasanya menggunakan Sumber Daya Alam (SDA), pemerintah memiliki peranan terkait dengan kebijakan pariwisata Indonesia.

Selain pengeluaran kebijakan atau policy, pemerintah juga bertanggung jawab akan perencanaan daerah dan Kawasan pariwisata, pembangunan fasilitas pariwisata, dan pembuatan serta penegakan peraturan terkait dengan kebijakan pariwisata Indonesia.

Apa Saja Tanggung Jawab Pemerintah Terhadap Pariwisata?

Setelah sebelumnya kami sebutkan tentang tanggung jawab yang dimiliki oleh pemerintah, berikut adalah penjelasan mengenai masing – masing tanggung jawab tersebut:

  • Perencanaan (planning)

Sebelum melakukan pengembangan pariwisata, harus ada perencanaan yang matang terlebih dahulu karena perencanaan yang tidak baik akan menimbulkan permasalahan dan juga konflik kepentingan para stakeholders.

Perencanaan dalam bidang pariwisata memiliki tujuan untuk mencapai harapan dan cita – cita pengembangan dari pariwisata itu sendiri. Ada beberapa hal yang penting di dalam perencanaan pariwisata.

Hal penting tersebut di antaranya adalah perencanaan pembangunan ekonomi, penggunaan lahan, infrastruktur seperti jalan, listrik, air, perencanaan pelayanan sosial, dan juga perencanaan keamanan baik internal maupun eksternal di daerah tempat wisata.

  • Pembangunan (development)

Pada umumnya, pembangunan pariwisata terutama pembangunan infrastruktur internal dan fasilitas dilakukan oleh sektor swasta. Namun, pengadaan infrastruktur umum seperti listrik, air dan juga jalan merupakan tanggung jawab dari pemerintah terutama pada proyek berskala besar dengan kebutuhan dana yang besar.

Biasanya pembangunan atau development yang dilakukan oleh pemerintah adalah proyek penyediaan air bersih, pembuangan limbah, pembangunan bandar udara (bandara), dan juga jalan untuk transportasi darat.

  • Pengeluaran kebijakan (policy)

Kebijakan pariwisata Indonesia merupakan perencanaan yang mencakup tujuan dari pembangunan pariwisata tersebut yang dilengkapi dengan prosedur yang digunakan untuk mencapai tujuan tersebut dalam jangka panjang yang dicantumkan ke dalam dokumen resmi atau hukum.

Kebijakan pariwisata yang dibuat oleh pemerintah harus ditaati dan juga dijadikan panduan oleh stakeholder karena kebijakan tersebut memiliki hubungan dengan ekonomi, hubungan politik dan juga peningkatan kesempatan kerja.

Kebijakan pariwisata harus dibuat dengan memiliki kesesuaian dengan kebijakan ekonomi karena berhubungan dengan ketenagakerjaan, keuangan dan penanaman modal, dan juga industri yang dapat mendukung kegiatan pariwisata.

  • Pembuatan dan penegakan peraturan (regulation)

Selain kebijakan, pemerintah juga harus mengeluarkan peraturan yang dapat melindungi wisatawan dalam perjalanan wisatanya. Ada beberapa peraturan penting yang harus dibuat oleh pemerintah atas hal tersebut.

Peraturan penting tersebut di antaranya adalah perlindungan yang mengharuskan wisatawan membayarkan deposito atau uang muka sebagai jaminan pemesanan jasa yang dibutuhkan dalam pariwisata seperti akomodasi atau tour.

Selain itu, peraturan mengenai keamanan tentang kebakaran seperti jumlah lampu minimal pada setiap lokasi dan juga alat pelindung keselamatan. Peraturan standar Kesehatan makanan yang disediakan juga penting karena berkenaan dengan keamanan dan kesehatan makanan.

Peraturan penting yang terakhir adalah terkait dengan standar kompetensi dan keterampilan dari pekerja yang membutuhkan keahlian khusus seperti nahkoda, sopir ataupun pilot.

Apa Saja Contoh Kebijakan Pariwisata?

Sebelum kita membahas tentang contoh kebijakan pemerintah mengenai pariwisata, apakah kamu tahu bahwa kebijakan itu berbeda dengan peraturan? Kebijakan merupakan undang – undang yang tidak tertulis atau tidak tercantum dalam dokumen namun harus tetap diikuti oleh pihak yang ditentukan.

Adapun peraturan atau regulasi dibuat untuk mengatur orang sehingga dapat berperilaku dengan cara dan tujuan tertentu dengan nilai hukum. Nilai hukum yang dimaksud yaitu mengenai efek hukum dan batasan – batasan dari pihak berwenang (polisi). Peraturan biasanya memiliki sifat yang administratif.

Berkaitan dengan contoh dari kebijakan wisata, berikut kami berikan beberapa hal yang menjadi contoh:

  1. Meningkatkan mutu dan juga citra pelayanan yang ditawarkan oleh pariwisata nasional
  2. Meningkatkan pemahaman semua lapisan masyarakat akan manfaat yang dapat diberikan pariwisata terhadap pembangunan negara
  3. Memberikan petunjuk dan juga pengarahan dalam pengembangan pariwisata di dalam ruang lingkup nasional
  4. Meningkatkan promosi destinasi wisata yang ada di Indonesia ke luar negeri
  5. Membebaskan wisatawan asing yang berkunjung ke Indonesia mengenai kepemilikan visa dimana wisatawan tidak perlu memberikan bukti perizinan untuk melakukan kunjungan ke Indonesia dari negara mereka
  6. Melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah, departemen terkait, lembaga pemerintah, organisasi masyarakat dan juga pihak swasta demi tujuan menyelaraskan langkah untuk sama – sama mengembangkan pariwisata di daerah Indonesia
  7. Memberikan diskon tiket pesawat bahkan hingga 50 persen untuk perjalanan domestik pada saat awal – awal masa Corona (Covid-19)
  8. Menerapkan protokol kesehatan seperti menjaga jarak dan mencuci tangan sebelum dan sesudah memegang fasilitas umum di daerah pariwisata.

Pariwisata adalah sebuah industri yang di dalamnya terdapat campur tangan dari pemerintah, masyarakat dan juga stakeholder. Namun perlu diingat juga bahwa kemajuan dan perkembangan pariwisata di Indonesia akan mengaharumkan nama bangs akita dan mengenalkannya secara luas.