Tak Lapor SPT Tahunan Pajak ? Ini Sanksi nya

Bulan Januari-Maret adalah waktu yang  pas di mana semua pekerja atau warga negara yang mempunyai penghasilan untuk melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) setiap tahunnya.

Tak dimungkiri, tak sedikit yang terasa malas untuk melaporkan SPT Pajaknya, dengan berbagai alasan salah satunya ribet. Dan bagi para pekerja, tak jarang beranggap “kenapa juga kudu melaporkan SPT Pajak, kan pajaknya sudah dibayar oleh kantor?”

Nah, bagaimanapun juga ketetapan yang berlaku adalah SPT Pajak Penghasilan itu kudu dilaporkan. Jika tidak, atau terlambat menyampaikan, maka sanksi pun sudah menanti. Bahkan Anda bakal berurusan dengan hukum sebab dinilai sudah melewatkan untuk mencukupi pelaporan tersebut.

 

Rekomendasi Untuk anda :

Jasa konsultan pajak pribadi dokter karyawan tenaga ahli badan hukum perusahaan pt cv tarif kewajiban spt nihil umkm 0.5 final PPh 15 21 23 26 29 1771 kredit syarat pengajuan mencabut pkp efiling efin membuat kode billing npwp efaktur online  mekanisme perhitungan bea cukai impor pemeriksaan pelaporan penghapusan sanksi telat bayar pendampingan sidang sengketa mencabut surat paksa permohonan pengurangan batas waktu penyetoran wajib ppnbm

 

 

Lalu Apa Pentingnya Melaporkan SPT Pajak?

Dari pengertiannya saja, SPT adalah surat yang oleh kudu pajak digunakan untuk melaporkan dan pembayaran pajak yang terutang menurut ketetapan aturan perundangan-undangan perpajakan. Sehingga dengan mengetahui berapa kewajiban pajak yang semestinya kita bayarkan dan laporkan ke negara.

Nah, sebelum akan masuk di dalam pembahasan apa saja sanksi seandainya tak melaporkan SPT Pajak Penghasilan, baiknya ketahui lebih dulu macam-macam kewajiban kudu pajak mengenai dengan SPT ini,

yakni:

  • Melaporkan masa SPT Bulanan Pajak
  • Melaporkan masa SPT Tahunan Pajak (terdiri dari PPh Badan, PPh Orang Pribadi, PPh Pasal 21)
  • Pelunasan utang pajak yang tercantum dalam surat ketetapan pajak dan surat keputusan lainnya.

 

Batas Waktu Pembayaran dan Pelaporan Pajak Penghasilan

Waktu pembayaran dan pelaporan SPT Tahunan PPh ada batasnya. Untuk itu, jangan sampai Anda terlambat atau bahkan tidak melaporkan SPT hanya karena lupa, atau lebih parah lagi bila tidak tahu.

Berikut ini batas waktu pembayaran dan pelaporan untuk PPh 21 (Orang Pribadi) dan PPh 22 (Badan Usaha), yaitu:

  • Batas waktu pelaporan SPT Tahunan PPh Orang Pribadi paling lama 3 bulan setelah batas akhir tahun pajak, yakni hingga 31 Maret
  • Batas waktu pelaporan SPT Tahunan PPh Badan paling lambat 4 bulan setelah akhir tahun pajak, yakni 30 April.

Apa Sanksi Tak Lapor SPT Tahunan Pajak?

 

Berdasarkan ketentuan UU No 28/2007 perubahan ketiga atas UU No 6/1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, maka ditetapkan bahwa sanksi yang terlambat atau tidak melaporkan SPT Tahunan Pajak Penghasilannya adalah sebagai berikut:

  • Seorang wajib pajak yang terlambat atau tidak melaporkan SPT Tahunan PPh 21 akan dikenakan denda sebesar Rp100.000
  • Bila wajib pajak Badan/Perusahaan terlambat atau tidak melaporkan SPT Tahunan PPh 22 akan dikenakan denda sebesar Rp1.000.000
  • Sanksi administrasi untuk Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai sebesar Rp500.000
  • Denda untuk Surat Pemberitahuan Masa Lainnya sebesar Rp100.000.

 

Sanksi lain sesuai UU Omnibus Law Cipta Kerja Klaster Perpajakan

  • Bila wajib pajak kurang bayar penundaan penyampaian SPT dikenai sanksi administrasi berupa bunga per bulan yang mengacu pada suku bunga acuan yang ditetapkan Menteri Keuangan. Kemudian dibagi 12, ditambah uplift factor sesuai tingkat kesalahan wajib pajak. Jangka waktu maksimal 24 bulan

Rumusnya: 

  Sanksi = Pajak Kurang Bayar x Tarif Bunga per Bulan x Jumlah Bulan

  Tarif bunga per bulan = Suku bunga acuan + 0% / 12

  • Bila pajak yang kurang dibayar yang timbul sebagai akibat dari pengungkapan ketidakbenaran pengisian SPT dikenai sanksi administrasi berupa bunga per bulan yang mengacu pada suku bunga acuan yang ditetapkan Menteri Keuangan. Kemudian dibagi 12, ditambah uplift factor sesuai tingkat kesalahan wajib pajak. Jangka waktu maksimal 24 bulan.

Rumusnya: 

  Sanksi = Pajak Kurang Bayar x Tarif Bunga per Bulan x Jumlah Bulan

  Tarif bunga per bulan = Suku bunga acuan + 10% / 12.

  • Bila wajib pajak dengan kemauan sendiri mengungkap ketidakbenaran pengisian SPT setelah pemeriksaan bukti awal, disertai pelunasan kekurangan pembayaran pajak terutang beserta sanksi administrasi berupa sebesar 100% dari jumlah pajak yang kurang bayar.
  • Bila wajib pajak kurang bayar pembetulan SPT Tahunan atau SPT Masa, Pembayaran setelah tanggal jatuh tempo pelaporan SPT Tahunan, PPh tidak dibayar atau kurang bayar sebagai akibat salah hitung, kena sanksi administrasi berupa bunga per bulan yang mengacu pada suku bunga acuan yang ditetapkan Menteri Keuangan. Kemudian dibagi 12, ditambah uplift factor sesuai tingkat kesalahan wajib pajak. Jangka waktu maksimal 24 bulan

Rumusnya:

  Sanksi = Pajak Kurang Bayar x Tarif Bunga per Bulan x Jumlah Bulan

  Tarif bunga per bulan = Suku bunga acuan + 5% / 12.

  • Sanksi administrasi diberikan atas sanksi Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) dan Pengembalian Pajak Masukan dari PKP yang tidak berproduksi. Sanksi administrasi berupa bunga per bulan yang mengacu pada suku bunga acuan yang ditetapkan Menteri Keuangan. Kemudian dibagi 12, ditambah uplift factor sesuai tingkat kesalahan wajib pajak. Jangka waktu maksimal 24 bulan.

 

About Drajad